IMF Lintah Darat

Sejak Soeharto lengser keprabon karena desakan mahasiswa dan rakyat, ekonomi kita belum berubah. Rupiah tidak menentu, harga barang kebutuhan pokok semakin tidak terbeli, pengangguran semakin bertambah. Kesengsaraan rakyat akan meningkat, jika program neo-liberalisme IMF sudah diterapkan semua.

Habibie, pengganti Soeharto, ternyata tidak mampu mengatasi krisisi. Ekonomi Indonesia selama ini ditopang tiga tonggak penting. Tonggak pertama, yaitu stabilitas politik yang oleh ABRI. Tonggak kedua, konsep pembangunan ekonomi yang dipercayakan kepada sekelompok teknokrat . Tonggak ketiga, dibukanya "hubungan baik" dengan negara-negara imperialis dan lembaga-lembaga kapitalis internasional, seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF).
Kini, ekonomi kita mendekati keam-brukan. Tonggak-tonggak ekonomi yang mau roboh ini masih dipertahankan oleh Habibie. Iapun masih menggunakan cara-cara Soeharto untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi, salah satunya yaitu dengan meminta "bantuan" dari lembaga-lemba imperialis, baik IMF, Bank Dunia, maupun CGI. Gayung bersambut, kapitalis internasional lewat "tangan beracun yang dibungkus sutera" menerima permintaan Habibie tersebut. Mengapa mereka menerima permintaan hutang pemerintahan Habibie ? Mereka memberi hutang tentu ada pamrihnya.
Apa yang diberikan kapitalis internasional (lewat: IMF, Bank Dunia, CGI) bukanlah sedekah."Bantuan" tersebut digunakan untuk menjerat negara-negara (khususnya dunia ketiga) yang mengalami kesulitan dana. Kita ambil contoh negara kita sendiri. Kapitalis internasional, lewat IMF (Internasional Monetary Found), tidak sekedar memberikan bantuan, tetapi mereka juga memberikan "paket reformasi" yang harus dijalankan pemerintah Indonesia. Apa yang mereka sebut dengan "paket reformasi" ini adalah suatu kebijakan yang harus dijalankan pemerintah, yang sebetulnya merupakan strategi ekonomi neo-liberalisme. Yaitu, strategi untuk membangun ekonomi global yang benar-benar lepas dari campur tangan negara. Yaitu, ekonomi pasar bebas.
Ada beberapa keuntungan yang didapat kapitalis internasional sehingga mau mengucurkan dana untuk negara yang terkena krisis ekonomi. Pertama, dengan tingginya kurs mata uang beberapa negara-negara imperialis, maka negara yang mempunyai hutang akan akan membayar berlipat ganda.
Kedua, dengan terpuruknya mata uang Indonesia dan negara Asia lainya, berarti secara otomatis akan membuat nilai tukar mata uang kapitalis internasional berkali lipat. Kalau dulu mereka memberi produk Indonesia memerlukan jumlah uang yang besar, kini mereka dapat menguranginya, sesuai dengan nilai tukar yang berlaku.
Keuntungan ketiga, adanya krisis di Indonesia dan negara-negara Asia lainya akan memperlancar investasi mereka. Negara-negara yang terkena krisis memerlukan divisa dalam jumlah yang besar. Akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan dijual. Kesempatan ini akan digunakan kapitalis internasioanal untuk mencaplok perusahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari dikeluarkanya kebijaksaan privatisasi beberapa perusahaan pemerintah, dibukanya kesempatan yang luas bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di dunia perbankkan, dll.
Keempat, dengan adanya badai krisis ekonomi yang melanda beberapa negara, progaram ekonomi kapitalis dapat dipaksakan, yaitu program ekonomi neo-liberalisme. Mau tidak mau negara yang terkena krisis harus menjalankan program tersebut jika ingin mendapat suntikan dana. Disinilah sebetulnya merupakan kepentingan utama dari kapitalis internasional. Ingat, kapitalis dapat terus hidup karena sifat mereka yang ekpansionis. Mereka melakukan ekspansi ke negara dunia ketiga untuk mendapatkan bahan mentah, mengem-bangkan modal, tenaga kerja yang murah dan pasar bagi produk mereka.
Mereka tidak ubahnya seperti lintah darat: memberikan "bantuan" untuk negara-negara yang sedang kesulitan dana. Mau tidak mau setelah menerima hutang, negara kita harus menuruti keinginan pihak imperialis. Program ekonomi neo-liberalisme yang dibungkus dalam "paket reformasi", dipenetrasikan dengan tidak demokratis, yaitu dengan ancaman tidak akan diberi =B3bantuan=B2 jika program tersebut tidak dijalankan.
Ini semua akibat diintegrasikannya Indonesia ke dalam kapitalisme global selama 32 tahun terakhir ini. Kita telah dijerumuskan oleh diktator Soeharto, yang kemudian dilanjutkan Habibie kedalam "jurang hutang" yang amat dalam.



Bahaya Neo-Liberalisme
Dengan ekonomi neo-liberalisme maka rakyat akan tambah sengsara, penganguran akan semakin meledak, peruisahaan kecil sampai menengah akan mati, akibat kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang bermodal raksasa.
Apa sebenarnya "racun" ekonomi neo-liberalisme yang akan "disuntikkan" terhadap negara kita ? Ekonomi neo-liberalisme, pertama, akan menjalankan progaram: pembebasan inventasi. Kebijakan ini memberikan ijin inventasi modal asing untuk bidang kelapa sawit sampai 100%. Bisnis perkebunan kelapa sawit, merupakan bisnis yang sangat merangsang. Kelapa sawit memberikan sumbangan pendapatan non-migas yang cukup besar bagi Indonesia. Indonesia yang beriklim tropis dan subur "merupakan ladang emas" bagi usaha perkebunan ini. Seperti yang kita ketahui, selama ini bisnis kelapa sawit dimonopoli oleh kapitalis kroni (kapitalis kerabat Soeharto), dengan proteksi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konsep ekonomi neo-liberalisme, proteksi seperti itu adalah haram hukumnya, karena merupakan cara usaha yang tidak fair. Bagi kapitalis internasional, proteksi seperti itu jelas merugikan, karena menutup kesempatan untuk mengeksploitasi (mengeruk) kekayaan yang ada di Indonesia dari sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus membuka selebar-lebarnya inventasi modal asing di bidang kelapa sawit dan tentunya juga bidang-bidang lainya.
Progaram neo-liberalisme kedua adalah menghapuskan dan pengurangan pajak ekspor impor untuk beberapa komoditi. Penghapusan pajak impor tidak lain untuk memperlancar arus masuk produk-produk Amerika, Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dll. Adanya pajak impor yang tinggi selama ini mengurangi daya saing produk mereka di Indonesia. Harga barang mereka menjadi tinggi karena dibebani pajak yang tinggi. Harga jual yang tinggi, menyebabkan produk mereka kalah bersaing dengan produk kapitalis kroni di pasar Indonesia. Pajak ekspor yang cukup tinggi menghalangi mengalirnya barang-barang yang dibutuhkan industri negara-negar tersebut, seperti baja, timah, nikel, besi, dll. Pajak ekspor membuat harga barang-barang tersebut menjadi tinggi, dengan harga yang tinggi otomatis akan memberatkan dunia industri imperialis. Biaya produksi yang harus mereka keluarkan akan bertambah tinggi, sehingga keuntungan yang didapat akan berkurang.
Langkah ketiga, adalah penghapusan subsidi. Menurut sistem neo-liberalisme, pemberian subsidi oleh negara untuk beberapa produk (misalnya:BBM, listrik, tepung terigu) adalah inefisiensi, "menghambur-hamburkan uang negara." Padahal barang-barang yang disubsidi tersebut sangat dibutuhkan mayoritas rakyat. Ini sebetulnya alasan untuk menutupi kedok mereka yang sesungguhnya. Alasan sebenarnya, dengan adanya subsidi terhadap beberapa produk, harga produk tersebut akan murah karena dapat dijual lebih rendah. Dengan demikian, produk-produk swasta dan asing yang tidak mendapat subsidi akan kalah bersaing karena tidak dapat menjual dengan harga yang murah.
Apabila dilihat secara sekilas, program-progaram ekonomi neo-liberalisme seakan-akan mendukung ekonomi rakyat, karena menentang kapitalis kroni (bisnis kerabat penguasa). Namun, sebenarnya sistem neo-liberalisme justru lebih memberatkan rakyat, walau nampak "demokratis." Rakyat akan tambah tertindas dengan diterapkan progaram-program tersebut.
Pertama, imperialis akan mempertahankan upah yang rendah, karena upah yang rendah adalah efisiensi bagi dunia bisnis.
Kedua, penghapusan subsidi negara untuk beberapa produk bukan mensejahterakan rakyat, namun sebaliknya. Untuk penghapusan subsidi listrik dan BBM, misalnya, akan tambah mencekik rakyat yang sudah menderita akibat krisis ekonomi. Dengan penghapusan subsidi tarif listrik dan harga BBM akan naik. Karena kedua hal ini merupakan kebutuhan vital, maka harga-harga barang yang lain akan ikut naik.
Ketiga, penghapusan pajak impor, akan menyebabkan perusahan kecil dan menengah memasuki gulung tikar. Penghapusan pajak impor akan menyebabkan produk-produk industri asing membanjiri pasar-pasar di Indonesia. Akibatnya produk industri Indonesia tidak tidak laku. Produk perusahaan dari negara industri maju secara kualitas akan lebih bagus dan lebih murah, karena mereka telah mampu mencapai tingkat efisiensi dan tehnologi yang tinggi. Dampak berikutnya, dengan banyaknya perusahana kecil dan menengah yang gulung tikar, secara otomatis pengangguran akan semakin melonjak lagi.
Sedang dihapusnya pajak ekspor akan terjadi ekploitasi besar-besaran terhadap kekayaan negara kita. Tidak akan ada lagi kontrol untuk mengekspor hasil kekayaan alam. Pendapatan nasional dari sektor pajak ini semakin menurun, berarti juga menurunkan kesejahteraan rakyat. Dampak lainnya, bahan-bahan baku dari Indonesia akan lebih banyak yang diekspor daripada yang diolah di dalam negeri. Ini mengakibatkan dampak baru lagi: menyulitkan industri dalam negeri, dan menurunkan pendapatan nasional dari nilai tambah bahan-bahan tersebut.
Wajah Ganda Kapitalisme
Memang, dalam bidang politik neo-liberalis membawa demokrasi. Namun demokrasi tersebut hanya dalam beberapa hal saja, bukan demokrasi yang konsisten dan sepenuh-penuhnya. Hal ini nampak dari sikap negara-negara imperialis yang mengatakan bahwa persoalan di Indonesia hanyalah persoalan korupsi, kolusi, nepotisme dan kroniisme. Oleh karena itu yang dibutuhkan hanyalah pemerintahan yang bersih (clean government) dan tidak menerapkan kapitalisme kroni. Nampak sekali kemunafikan kapitalis internasional. Mereka ingkar bahwa penyebab krisis ekonomi adalah over investement dan over-capacity ekonomi global. Asia yang tadinya mereka lihat sebagai negara yang prospektif dan sedang menuju untuk menjadi NICs (New Industrial Countries) menjadi tempat utama penanaman modal mereka, sehingga terjadi overinvestment di Asia
Negara-negara imperialis setuju Soeharto digulingkan (karena sudah tidak lagi menguntungkan mereka), setuju orang-orang yang terlibat penculikan diadili, setuju beberapa tapol/napol dibebaskan. "Tapi untuk menerapkan demokrasi sepenuh-penuhnya, nanti dulu," kata mereka. Atau dengan alasan yang lebih halus : "butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai demokrasi di Indonesia." Mengapa ? Demokrasi sejati memberikan hak bagi partai kiri untuk berdiri. Demokrasi sejati juga memberi hak bagi buruh untuk berserikat, dan mogok. Demokrasi sejati, berarti juga mengaharuskan tentara kembali ke barak. Tapi, kalau demokrasi sejati dan sepenuh-penuhnya diterapkan di Indonesia, tentu protes-protes akan marak. Sebab, jika program neo-liberalisme diterapkan, kesengsaraan rakyat akan semakin memburuk. Dengan demikian, keresahaan sosial akan semakin meluas dan memanas. Untuk meredanya, lembaga-lembaga demokrasi harus dikebiri dan diperlukan tentara untuk menumpasnya.